Perampokan Ancam Pemudik Saat Puncak Arus Lebaran 2011

Perampokan Ancam Pemudik Saat Puncak Arus Lebaran 2011

SURABAYA- Aksi kejahatan seperti penjambretan, perampokan maupun pencurian membayangi pemudik di jalan saat puncak arus lebaran terjadi Sabtu (27/8) hari ini. Sementara, rumah yang ditinggalkan selain ternacm kejahatan serupa, berkaca pada tahun 2010 kebakaran juga menjadi momok menakutkan.

Bahkan, di Surabaya, Kamis (25/8) atau H-4 lebaran terjadi pencurian disertai pembunuhan di rumah pengusaha bengkel kapal di perumahan elit Jl Dharmahusada Indah Timur Blok RR-15/27. Meski sang pemilik tak mudik, tapi rumah memang dalam kondisi sepi karena pemiliknya berada di Jakarta. Sehingga, pembantunya, Yati (40) asal Ngawi yang jadi korban pembunuhan.

Mengantisipasi kejadian serupa saat Surabaya ‘sepi’ ditinggal mudik, Polrestabes Surabaya menyebar porsenalnya meski tak spesifik di perumahan-perumahan.“Personel yang disiagakan itu tidak terikat jumlah dan penempatannya. Tapi, untuk Pos PAM ada 31 pos. 26 pos PAM ada di tiap Polsek dan 5 lainnya yang didirikan Polrestabes Surabaya,” kata Kompol Suparti, Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya dihubungi, Sabtu (27/8) pagi tadi.

Berkaca pada lebaran tahun-tahun sebelumnya, menurut data Polda Jatim selama lebaram (H-7 hingga H-7)ada 129 pencurian di tahun 2009. Jumlah sama terjadi di 2010. Sementara kasus penipuan saat mudik dari tahun ke tahun naik, bila 2009 hanya 2 kasus, di 2010 mencapai 26 kasus. Namun untuk kebakaran mengalami penurunan dari 32 kasus menjadi 19 kasus di 2010.

Mengantisipasi itu, personel jajaran Polrestabes Surabaya yang dilibatkan dalam rangkaian Operasi Ketupat Semeru 2011, terdata sebanyak 214 orang. Mereka ini dirancang selama 16 hari bersiaga serempak di seluruh jajaran Polda Jatim lainnya. Pelibatan selama 2 pekan lebih sejak H-7, pada Selasa, 23 Agustus 2011 – 7 September 2011.

“Memang, kami tidak menerjunkan petugas atau pasukan secara khusus. Kami menekankan pada patroli wilayah, bukan secara penempatan personel di wilayah tertentu. Tapi, semua titik menjadi perhatian kami untuk menjaga keberlangsungan kamtibmas,” kata Suparti disela pemberian 24 unit sepeda motor operasional jenis trail dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Hadiatmoko kepada Satuan Sabhara Polerstabes Surabaya di area terbuka Taman Bungkul. “Kendaraan bermotor itu telah dimodifikasi dengan warna khusus abu-abu yang juga dikhususkan untuk patroli PAM Lebaran,” tambah mantan Kapolsek Asemrowo tersebut.

Seperti di Dukuh Pakis terdapat 4 kelurahan yang memiliki jumlah penduduk beragam dengan karakter yang juga berbeda. Untuk itu, ia menempatkan jumlah personel khusus sebanyak 60 orang yang disiagakan penuh selama mudik Lebaran. “Tiap kelurahan ditempatkan antara 10 – 15 personel. Mereka ada yang standby dan ada yang mobiling. Kami terus berpatroli,” kata Rakidi yang mengaku hadir dalam upacara penyerahan 24 unit motor modifikasi dari Kapolda ke Satuan Sabhara Polerstabes Surabaya.

90 Ribu Jiwa Menyerbu

Terkait urbanisasi, menurut perhitungan, tiap tahunnya ada tambahan pendatang baru 3%-4% dari total penduduk di Surabaya. Artinya jika ada 2,9 juta penduduk Surabaya diprediksi hampir 90.000 jiwa ‘menyerbu’ kota pahlawan. Tak dipungkiri, ritual mudik menjadi jembatan utama urbanisasi.

“Secara ekonomi, Surabaya mampu menampung termasuk lapangan kerjanya. Tapi biasanya mentok di pendidikan dan skill pendatang, yang membuat mereka tak mendapat kerja,” ujar Pengamat kependudukan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya IB Wirawan, Sabtu (27/8).

Menurutnya, Pemkot harus benar-benar melakukan penyaringan. Filter awalnya berada pada jenjang RT/RW. Pemkot bisa menerapkan sistem reward and punishment kepada para pendatang. Sistem itu juga dapat menjadi langkah untuk menertibkan para pendatang.

“Jadi mereka harus aktif memantau lingkungannya. Kalau ada pendatang yang sudah 6 bulan tidak mendapatkan pekerjaan harus segera dilaporkan. Bahkan bisa jadi dipulangkan,” sarannya.

Bila mau berkaca ke Kota Tangerang, Pemkotnya memungut uang jaminan dari para pendatang baru. Besar uang jaminan disesuaikan ongkos pulang-pergi dari kampung halaman pendatang. Jika selama tiga bulan tak kunjung mendapat pekerjaan, pendatang akan dipulangkan ke kampung memakai uang yang sebelumnya jadi jaminan.

Hal senada diungkapkan Pakar Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Kresnayana Yahya. Kresnayana membagi para pendatang (migran) menjadi dua kategori. Pertama adalah mereka yang berpendidikan lemah yakni yang tidak lebih dari lulus sekolah menengah atas (SMA). Kategori kedua adalah mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi yakni mencapai sarjana.

Namun, sambung dia, penyumbang terbesar arus urbanisasi di Surabaya didominasi mereka yang berpendidikan lemah. Migran yang memiliki pendidikan lemah umumnya didominasi dari kawasan timur Jatim. Seperti daerah Tapal Kuda (Lumajang, Jember, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso) dan Madura.

“Sementara untuk mereka yang berpendidikan tinggi, kebanyakan berasal dari Malang, Kediri dan Madiun,” tuturnya.

Kresnayana mengatakan dari jumlah penduduk yang ikut arus urban peluang mereka untuk hidup normal dan layak akan sangat kecil. Terlebih lagi jika mereka tidak memiliki pendidikan dan kemampuan kerja yang mumpuni. Saat ini saja, sambung dia, sudah ada 113.000 Kepala Keluarga (KK) di Surabaya yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Mereka ini nanti hanya memiliki kesempatan hidup normal lebih kecil dan akan sulit untuk mengakses pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Disisi lain, Kresnaya menyebut bisa saja angka arus urbanisasi itu lebih besar. Terlebih lagi jika ada banyak perusahaan di daerah yang gulung tikar. Diakuinya, Surabaya memang menjadi magnet selain Jakarta sebagai tempat untuk merubah nasib.

Terpisah, Sosiolog dari Unair Bagong Suyanto mengatakan secara periodik urbanisasi membuat jumlah pertumbuhan penduduk meninggi. Namun, Pemerintah tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk itu dengan menyediakan pemukiman dan layanan yang layak.

Pemerintah dalam hal ini terlambat untuk mengantisipasi makin meledaknya penduduk di perkotaan. Solusi yang efektif untuk permukiman warga kota memang harus dibangun secara vertikal karena lahan yang makin sempit. Salah satu pilihannya adalah dengan membangun rumah susun sewa. “Urbanisasi tidak dapat dihentikan, sejauh ini pemerintah belum memiliki solusi secara menyeluruh,” tuturnya.

Menurut Bagong, persoalan urbanisasi tidak hanya bisa diselesaikan di ‘hilir’ saja. Melainkan pemerintah perlu memikirkan solusinya dari ‘hulu’ persoalan. Ia meminta kepada pemerintah untuk menghidupkan industri padat karya di daerah yang memasok warga saat musim urbanisasi.

“Jika yang tumbuh itu industri padat karya urbanisasi bisa direm, tetapi kalau industri padat modal itu tidak akan berpengaruh terhadap perubahan hidup masyarakat,” katanya.

Agus Santoso mantan ketua paniti khusus (pansus) pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) adminitrasi kependudukan DPRD Surabaya mengatakan, sebetulnya tidak ada alasan bagi Pemkot untuk sulit mencegah pendatang baru di Surabaya. Sebab, semua ketentuan untuk mencegah adanya urbanisasi sudah tertuang dalam perda no 3/2011 tentang adimintrasi kependudukan. “Petugas pemkot malas saja. Diajak kerja keras mencegah urbanisasi ya masih ada saja yang main kongkalikong dengan warga yang mengajukan SMPM,” ungkapnya.

Ketentuan di dalam perda tersebut sudah jelas, setiap pendatang baru harus memiliki izin tinggal dari pemilik tempat yang ditinggalinya. Kemudian harus bekerja atau bersekolah. “Nah, kalau tidak ada kecocokan dengan persayaratan itu seharusnya ditolak langsung saja, kenapa masih diberi peluang. Pemberian peluang itulah menjadi celah terjadinya urbanisasi,” ungkap politisi Partai Demokrat (PD) ini.